ep u b hk am Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia R sadis dan oleh karenanya Majelis memandang sangat patut dan adil jika terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang cukup berat.;------------------------------- ng -------- Menimbang, bahwa disamping itu terhadap hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa pada hakikatnya adalah jenis hukuman yang diusahakan semaksimal mungkin gu oleh Majelis Hakim dianggap patut menurut keadilan hukum berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa namun Majelis Hakim.;--------- A -------- Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. ub lik ah Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonnis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonnis-vonnis am hukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Azasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak azasi manusia dengan kewajiban azasi manusia itu ah k ep seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Maka In do ne si R berlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam A gu ng kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah.;---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- Menimbang, bahwa secara konstitusional pidana mati pernah di uji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 oleh beberapa orang yang merupakan terpidana mati dalam perkara narkotika, namun oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa pidana mati tidak melanggar konstutusi dan hingga saat ini masih berlaku sebagai lik untuk menuntut balas atas kematian keluarga juga diberikan melalui lembaga Qisas setelah melalui ub prosedurnya.;----------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa kwalifikasi dari ketentuan 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana in casu perbuatan mana telah terbukti secara sah ep ka m ah hukum positif. Kemudian dari pandangan agama (khususnya hukum Islam) bahwa hak dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana pada pertimbangan unsur-unsur “PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERSAMA-SAMA” dan kepadanya on In d A gu ng harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya” ; -------------------------- es R di atas, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ik Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. N Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) h ah M In do ne si a putusan.mahkamahagung.go.id -------- Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yaitu perbuatan terdakwa tergolong Halaman 72