diputuskan untuk dibebaskan, vide ketentuan hukum Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas."; d. Bahwa Judex Facti tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya sendirl, karena meskipun Judex Facti telah menilai dan mempertimbangkan bahwa Pemohon PK terbukti hanya melakukan bisnis untuk menjualkan tepung terigu yang ditawarkan Stephen aiias Stalin LawA'ong Kiat dan tidak mengetahui keberadaan ekstasi di dalam konteiner yang mengangkut tepung terigu yang dikirlmkan Stephen alias Stalin LawA'ong Kiat, Judex Facti memaksakan pertimbangan hukum dan putusannya untuk mempersalahkan dan menyatakan Pemohon PK terbukti melakukan tindak pidana mengimpor Pslkotroplka (ekstasi) secara tanpa hak dan terorganlslr; Menurut asas atau kaldah hukum, hakim janganlah memaksa diri lenghukum Terdakwa, apablla tidak didukung dasar hukum buktian yang kualitatif. Lebih bljaksana bila Judex Facti edepankan asas In dublo proreo. (Vide Putusan Mahkamah ig Rl Nomor 1691 K/Pid/1993, tanggal 29 Maret 1994, dimuat 'm Majalah Hukum Varia Peradllan Tahun iX Nomor 107 Agustus 94, halaman 5); * Semangat pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sebalknya tidak menjadi euforia dengan memaksakan penghukuman secara gegabah, tidak cermat dan akurat serta tidak proporsional, sehingga melukai rasa keadilan seseorang. Pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti ini jelas tidak patut dan tidak layak secara hukum serta bertentangan dengan rasa keadilan yang hakiki; Dan menurut kaidah hukum. Hakim dilarang memaksakan untuk menghukum Terdakwa yang tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan: e. Bahwa dalam hal inl, jelas bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga pertimbangan hukum maupun putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak layak hukum untuk dipertahankan. Oleh karena Itu, putusan tersebut haruslah Hal. 30 dari 64 hal. Put. Nomor 171 PK/PID.SUS/2016